ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Rabu, 18 November 2020 - 08:49
Dokumen Lampiran
NoDeskripsiFilenameFilesize 
1ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
cover-pengesahan-ringkasan-daftar-isi-kata-pengantar.docx33 KB
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
 
Ketua : Arinita Sandria, S.H., M.Hum
Anggota : Febilita Wulan Sari, S.H., M.H
 
 
 
Perkawinan beda agama merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena perbedaan agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan berbeda mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.  Permasalahan yang muncul adalah bagaimana  keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan beda agama di Indonesia agar perkawinannya diakui oleh hukum positif di Indonesia. Hukum Perkawinan di Indonesia pada dasarnya tidak mengatur secara khusus mengenai  perkawinan pada  pasangan yang beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan tidak melarang secara tegas perkawinan beda agama. Hal ini terlihat dari ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  yang bersifat multi tafsir.Sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa melangsungkan perkawinan dan menganut agama tertentu merupakan non derogable rights(hak yang bersifat absolut). Selain itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 huruf a UU Adminduk mengatur tentang pencatatan perkawinan pada pasangan beda agama.Dengan demikian perlu adanya revisi terhadap UUPerkawinan dimaksudkan agar terdapat harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya diantaranyaUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU Adminduk.