Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Selasa, 01 Desember 2020 - 11:22
Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 
 
 
Ketua : Arinita Sandria, S.H., M.Hum
Anggota : Febilita Wulan Sari., S.H., M.H
 
 
Perkawinan beda agama merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena perbedaan agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan berbeda mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. permasalahan yang muncul adalah bagaimana keabsahan perkawinan beda agamadi Indonesia ditinjau dari Undan-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi amnusia serta upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh pasangan yang melakukan perkawinan beda agamadi Indonesia agar perkawinannya diakui oleh hukum positif di Indonesia. Hukum perkawinan di INdonesia pada dasarnya tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pada pasangan yang beda agama. undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak melarang secara tegas perkawinan beda agama. Hal ini terlihat dari ketentuan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tetnatng perkawinan yang bersifat multi tafsir. sedangkan ketentuan dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tenatng hak asasi manusia menyatakan bahwa melangsungkan perkawinan dan menganut agama tertentu merupakan non derogable right ( hak yang bersifat absolut ). Selain itu berdasarkan ketentuan dalam pasal 35 huruf a UU Adminduk mengatur tentang pencatatan perkawinan pada pasangan beda agama. Dengan demikian perlu adanya revisi terhadap UU perkawinan dimaksudkan agar terdapat harmonisasi dengan peraturan perundangan lainnya diantaranya UNdang- undang nomor 39 tahun 1999 tenatng Hak Asasi Manusia dan UU Adminduk.