Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang DIsabilitas Di Berbagai Perguruan Tinggi Di Kota Bandung

Senin, 30 November 2020 - 10:09
Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang DIsabilitas Di Berbagai Perguruan Tinggi Di Kota Bandung
 
Ketua : Febilita Wulan Sari, S.H., M.H
Anggota : Rino Adiwibowo, S.IP., M.I.POL
 
Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dititikberatkan pada ketersediaan dan kelaykan fasilitas yang ramah difable dimana perencana adalah subjek perancang yang bertanggung jawab terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas sebagai warga Negara yang juga memiliki hak yang sama dengan warga Negara lain.
Ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah difable (penyandang disabilitas) saat ini masih sangat terbatas dibeberapa perguruan tinggi Indonesia pada umumnya, dan kota Bandung pada khiususnya. Hal tersebut berdampak negatif kepada para penyandang disabilitas, dimana para penyandang disabilitas tidak mampu berperan dalam lingkungan sosialnya dan tidak memeperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan sebagaimana hak warga Negara Indonesia lainnya. Permasalahannya adalah perlindungan hukum dalam aksesibilitas. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan hukum aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011, Pasal 8 dan 10 Undang-Undang No. 4 tahun 1997 Tentang Penyandang cacat, Pasal 41 ayat 2 Undang -Undang No. 39 Tentang HAM, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Pmbangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta PP dan Kepmen. IMplementasi ketentuan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas diberbagai perguruan tinggi di Kota Bandung tidak sepenuhnya berjalan. Ketersediaan sarana dan prasarana di berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung belum emenuhiketentuan aksesibilitas, diantaranya : (a) Tidak adanya ramp kursi roda; (b) Mengabaikan faktor kebutuhan akan toilet khusus bagi penyandang disabilitas; (c) Tidak adanya tempat parkir khusus bagi penyandang disabilitas; (d) Akses masuk dan keluar kelas yang tidak aksesibel; (e) Tidak dosediakannya tenaga pedamping dari kampus bagi penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota bandung untuk memenuhi aksesibilitas yaitu dengan mengeluarkan Perda Kota Bandung Nomor 26 tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang DIsabilitas serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2010 Tentang bangunan Gedung yang mengisyaratkan bangunan gedung perguruan tinggi memenuhi aksesibilitas bagi penyandng disabilitas.